Bangkinang 9 Februari 2026— Lembaga Swadaya Masyarakat PENJARA DPC Kabupaten Kampar menilai dugaan penyimpangan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang mencuat ke ruang publik patut dipandang sebagai peringatan penting bagi tata kelola birokrasi daerah.

Nama Hendri Dunan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar dan kini menempati posisi Staf Ahli, disebut dalam hasil pemeriksaan lembaga pengawas serta pemberitaan media sebagai pihak yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi riil.

Ketua LSM PENJARA DPC Kampar, Budi Hendra, SE, menegaskan bahwa sorotan ini bukan dimaksudkan sebagai vonis, melainkan sebagai upaya mendorong keterbukaan dan penegakan etika publik.

“Kami berdiri pada prinsip praduga tak bersalah. Namun ketika sebuah temuan resmi menyebut adanya ketidaksesuaian, maka negara berkewajiban memberi kejelasan kepada masyarakat,” kata Budi.

Menurutnya, kasus ini tidak semata menyangkut individu, melainkan mencerminkan celah dalam sistem pengawasan anggaran yang perlu segera dibenahi. Mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas, kata dia, masih membuka ruang manipulasi administratif bila tidak diawasi secara ketat.

LSM PENJARA mendorong agar temuan tersebut ditindaklanjuti secara objektif melalui klarifikasi terbuka dan, bila diperlukan, pemeriksaan lanjutan oleh aparat berwenang. Transparansi, ujar Budi, merupakan syarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik.

Dalam pernyataannya, LSM PENJARA juga menyampaikan saran konstruktif kepada Bupati Kampar yang terhormat, Ahmad Yuzar, S.Sos., MT, agar momentum ini dijadikan langkah memperkuat tata kelola pemerintahan:

1. Memperkuat sistem pengawasan internal melalui audit berkala dan berbasis risiko di seluruh OPD.

2. Mendorong keterbukaan informasi anggaran, khususnya perjalanan dinas, agar mudah diakses publik.

3. Menegakkan etika jabatan secara konsisten, tanpa tebang pilih, demi menjaga wibawa birokrasi.

4. Membangun budaya integritas melalui pembinaan dan sanksi yang adil serta transparan.

“Kami percaya Bupati Kampar memiliki komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Masukan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian demi Kampar yang lebih baik,” ujar Budi.

Sebagai penutup, LSM PENJARA mengajak seluruh elemen masyarakat Kampar untuk terus mengawal penggunaan anggaran publik secara kritis namun beradab. Bagi organisasi ini, menjaga marwah birokrasi berarti memastikan kekuasaan dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas.